• Sabtu, 22 Januari 2022

Bupati Penajam Paser Utara Resmi Tersangka , KPK Amankan Uang Rp.1,4 Miliar

- Jumat, 14 Januari 2022 | 07:46 WIB
Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) tersangka korupsi.(Foto: Instagram @abdulgafurmasud)
Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) tersangka korupsi.(Foto: Instagram @abdulgafurmasud)
 
SABAKOTA.ID. Bupati Penajam Paser Utara, Kaltim,  Abdul Gafur Mas’ud resmi ditetapkan sebagai tersangka  Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditangkap pada  Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu 12 januari 2022.  

Mas’ud diduga terlibat  tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dalam  pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2022.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup sehingga kasus tersebut dinaikkan ke tingkat penyidikan.
 

“Mereka semua diyakini berkerjasama dalam proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara,” ungkap Alexander Marwata, Kamis 13 Januari 2022 di Gedung Merah Putih.

Dalam tangkap tangan ini, KPK menyita uang Rp1 miliar dan rekening bank dengan saldo Rp.447 juta dari para tersangka. "Serta sejumlah barang belanjaan di bawa ke Gedung Merah Putih KPK," ujar Alex.
 

Selain Mas’ud, KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka pemberi dari pihak swasta  Ahmad Zuhdi, dan penerima Abdul Gafur, Plt Sekda Penajem Paser Utara Mulyadi, Kepala Dinas PURR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Selaku Pemberi Achmad Zudi ,disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

Sementara itu Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**
 



 
 
 
 

Editor: Otang Fharyana

Sumber: rri.co.id

Tags

Terkini

Kementerian Pertahanan luncurkan Logo Baru

Jumat, 21 Januari 2022 | 20:34 WIB
X