• Sabtu, 22 Januari 2022

Setelah Dapat Arahan Menko Polhukam, Panglima TNI Temui Jaksa Agung, Ada Apa?

- Jumat, 14 Januari 2022 | 15:41 WIB
Kantor Kementrian Pertahanan RI di Jakarta
Kantor Kementrian Pertahanan RI di Jakarta

 

SABAKOTA.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Buntut urusan itu membuat kerugian negara.

"Adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan negara diwajibkan membayar uang yang sangat besar padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (13/1/2022) sebagaimana diunggah dalam akun Instagram @mohmahfudmd.

Baca Juga: Bupati Penajam Paser Utara Resmi Tersangka , KPK Amankan Uang Rp.1,4 Miliar

Dijelaskan Mahfud bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada tahun 2015 melakukan kontrak dengan Avanti, padahal anggarannya belum tersedia.

Kontrak itu berkaitan dengan pengelolaan Satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur yang terjadi sejak 2015 sampai saat ini. Singkatnya, Kemhan meneken kontrak dengan Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat meskipun belum tersedia anggaran.

Baca Juga: Pengurus Baru PBNU, Gemuk dan Akomodir unsur Perempuan serta Politisi

Akhirnya Avanti dan Navayo pun menggugat pemerintah Indonesia. Mahfud menyebut sejauh ini negara diwajibkan membayar kepada dua perusahaan itu dengan nilai ratusan miliar rupiah.

"Kemudian Avanti menggugat pemerintah di London Court of International Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani sehingga pada 9 Juni 2019 Pengadilan Arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus membayar sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling sebesar Rp 515 miliar. Jadi negara membayar Rp 515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya," kata Mahfud.

Halaman:

Editor: Sarwanto Priadi

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Terkini

Kementerian Pertahanan luncurkan Logo Baru

Jumat, 21 Januari 2022 | 20:34 WIB
X