DPR RI Minta Menteri Keuangan Segera Cairkan Anggaran KPU

SABAKOTA.ID JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus minta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera cairkan anggaran yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan tahapan pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu. Sebab ia menilai lembaga itu sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

“Untuk dapat menyelenggarakan berbagai tahapan pemilu, KPU sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Namun berdasarkan informasi dari KPU, dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp8,06 triliun, baru dicairkan Rp2,4 triliun. Dan pada tanggal 26 Juli 2022 Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,245 triliun,” ujar Guspardi kepada wartawan, Selasa (2/8/2022).

Artinya, lanjut Guspardi, masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp4,415 triliun yang belum dicairkan oleh pemerintah. Padahal menurut Politisi dari Fraksi PAN ini ketika rapat bersama untuk pengambilan keputusan tingkat I tentang DOB Papua pada 28 Juni lalu pun, dirinya sudah menyuarakan dan meminta kepada Menkeu Sri Mulyani untuk segera mencairkan sisa anggaran KPU agar bisa diprioritaskan.

Baca Juga: Komisi X DPR RI Tetap Tagih Janji dan komitemen Penerima Beasiswa LPDP

Sayangnya hingga hari ini besaran nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah.

Oleh karenanya, legislator asal Sumatera Barat II ini berharap Kementrian Keuangan dapat mempercepat realiasi kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU. Sebagaimana prioritas kebutuhan yang anggarannya telah disetujui oleh Komisi II DPR RI sebelumnya.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta dukungan koleganya sesama anggota badan anggaran (banggar) di DPR RI untuk meminta Menteri Keuangan agar anggaran KPU dapat segera dicairkan.

Baca Juga: Jelang Akhir Pembahasan RKUHP, Presiden Minta Jajaran Pemerintah Masifkan Pemahaman Masyarakat

Hal itu semata demi kelancaran tahapan Pemilu dan program yang telah dirancang oleh KPU dan disetujui oleh DPR beberapa waktu lalu.