• Selasa, 27 September 2022

BAKN DPR : Hati-hati dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam Pembiayaan Infrastruktur

- Kamis, 18 Agustus 2022 | 08:25 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan atas RUU APBN 2023  dan Nota Keuangan
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan atas RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan

SABAKOTA.ID JAKARTA - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati memberikan catatan atas Pidato Presiden Joko Widodo tentang Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI.

Menurut Anis, sejauh ini, kebijakan reformasi fiskal belum terlihat, kualitas belanja perlu diperbaiki, dan perlunya pemerintah menunda pengerjaan proyek yang tidak prioritas.

“Karena itu, perlu kerja keras untuk mencapai pendapatan negara pada tahun 2023 sebesar Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun," kata Anis seperti dikutip Parlementariausai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca Juga: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Sowan Pejuang Kemerdekaan

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, kebijakan reformasi fiskal di sisi penerimaan belum sepenuhnya terlihat hasilnya. Sebab, penerimaan pajak tahun 2022 lebih banyak ditopang oleh tingginya harga komoditas di pasar Internasional.

Begitu pula Undang-Undang Harmonisasi Penerimaan Perpajakan (UU HPP) yang diharapkan akan dapat melakukan optimalisasi pendapatan melalui, penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan, belum teruji hasilnya.

“Sehingga dikhawatirkan rasio perpajakan belum dapat meningkat signifikan dalam rangka untuk memperkuat ruang fiskal," jelas Anis.

Baca Juga: Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Bharada E ke Polres Jakarta Selatan

Begitu pula dari sisi belanja. Menurut Anis, Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer Daerah Rp811,7 triliun, perlu ada skala prioritas dalam pengalokasiannya.

Halaman:

Editor: Sarwanto Priadi

Sumber: Parlementaria

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Puan dan Cak Imin Mengaku Saudara dan Akan Saling Dukung

Senin, 26 September 2022 | 09:34 WIB

Belum Penuhi Panggilan KPK, Lukas Enembe Beralasan Sakit

Minggu, 25 September 2022 | 06:01 WIB

KPK Sedih Masih Terjadi Jualbeli Hukum di Mahkamah Agung

Jumat, 23 September 2022 | 06:28 WIB
X