• Selasa, 27 September 2022

Surat Edaran Mendagri Dikawatirkan Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik

- Minggu, 18 September 2022 | 07:17 WIB
Kapuspen Kemendagri Benny Irwan
Kapuspen Kemendagri Benny Irwan

SABAKOTA.ID JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran yang mengizinkan penjabat kepala daerah atau Pj Kepala Daerah untuk memutasi atau memecat pegawai.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Seluruh Indonesia Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah dalam Aspek Kepegawaian Daerah.

Dalam surat edaran itu, Mendagri mengizinkan atau membolehkan pelaksana tugas (Plt), penjabat (Pj) dan penjabat sementara (Pjs) gubernur/bupati/wali kota melakukan mutasi atau memberhentikan pegawai tanpa perlu izin menteri dalam negeri.

"Iya benar," kata Kapuspen Kemendagri Benny Irwan saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (17/9/2022).

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Presiden dan DPR Evaluasi KSAD karena Tidak Profesional

Surat edaran itu ditandatangani Mendagri Tito pada 14 September 2022 lalu. Berikut ini adalah bunyi poin keempat dari surat edaran yang mengizinkan penjabat kepala daerah melalui mutasi:

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini menteri dalam negeri memberikan persetujuan tertulis kepada pelaksana tugas (Plt), penjabat (Pj), dan penjabat sementara (Pjs) gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan:

a. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/aparatur sipil negera di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Persetujuan mutasi antardaerah dan/atau antarinstansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana ketentuan dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) di atas.

Halaman:

Editor: Sarwanto Priadi

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Terkini

Puan dan Cak Imin Mengaku Saudara dan Akan Saling Dukung

Senin, 26 September 2022 | 09:34 WIB

Belum Penuhi Panggilan KPK, Lukas Enembe Beralasan Sakit

Minggu, 25 September 2022 | 06:01 WIB

KPK Sedih Masih Terjadi Jualbeli Hukum di Mahkamah Agung

Jumat, 23 September 2022 | 06:28 WIB
X