• Selasa, 31 Januari 2023

GMNI Menentang Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa karena Hambat Regenerasi Kepemimpinan

- Kamis, 19 Januari 2023 | 07:18 WIB
Sekjen DPP GMNI Muhammad Ageng Dendy Setiawan
Sekjen DPP GMNI Muhammad Ageng Dendy Setiawan

SABAKOTA.ID SURABAYA - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menentang wacana penambahan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

Penolakan GMNI itu disampaikan oleh Sekjen DPP GMNI Muhammad Ageng Dendy Setiawan melalui siaran pers pada rabu (18/1/2023).

Menurut Dendy dengan adanya penambahan masa jabatan kepala desa itu maka proses regenerasi kepemimpinan di tingkat desa akan terhambat.

Baca Juga: Para Kades Minta Perpanjangan Masa Jabatan, Presiden Tunjukkan Sinyal Setuju

Terhambatnya proses siklus kepemimpinan desa itu dikawatirkan akan menimbulkan apatisme masyarakat desa.  menurut Ageng hal ini sangat berbahaya bagi proses demokrasi.

"Regenerasi kepemimpinan di desa akan terhambat, sehingga akan memunculkan polemik di masyarakat dan menjadikan masyarakat hopeless terhadap perubahan kepemimpinan di desa, yang akhirnya masyarakat menjadi apolitis," kata Dendy mantan Ketua DPD GMNI Jawa Timur.

Oleh sebab itu, Dendy menilai bahwa wacana penambahan masa jabatan kepala desa itu merupakan kemunduran demokrasi, di mana masa jabatan kades berpotensi melahirkan dinasti-dinasti baru di tingkat desa.

Baca Juga: Ridwan Kamil Gabung Partai Golkar Dirumorkan Untuk Naikkan Bargaining Jelang Pilpres

Tidak hanya iu,Dendy juga mengawatirkan akan terjadinya pelanggengan korupsi di tingkat desa, serta menghidupkan kembali rezim ala Orde Baru (Orba).

"Pemerintah dan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) seharusnya bijak dan mengkaji terkait usulan para kepala desa itu bukan sebatas reaksioner, apakah sudah sesuai dengan keinginan rakyat? Atau malah sebaliknya yang nantinya akan mengangkangi rakyat," ucapnya.

Baca Juga: Richard Eliezer Dituntut Lebih Berat Daripada Ketiga Terdakwa Lainnya. Pendukung Nilai Jaksa Tak Adil

Dendy mensinyalir adanya politik dagang sapi di momentum itu untuk kepentingan pemilu dan pilpres mendatang.

Hal itu nampak dari adanya sambutan positip fraksi-fraksi di DPR RI terhadap aksi para kades pada Selasa (17/1/2023) di DPR RI.

Sayangnya, lanjut Dendy, sambutan positip permintaan para kades itu diterima tanpa kajian yang komprehensif.**


Halaman:

Editor: Sarwanto Priadi

Sumber: Siaran Pers

Tags

Terkini

Kenapa Biaya Haji Naik? Ini Penjelasannya

Rabu, 25 Januari 2023 | 11:11 WIB
X