SABAKOTA.ID BANDUNG - Pada hari Kamis (26/1/2023) lalu, muncul kabar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, Jakarta.
Banyak spekulasi yang muncul terkait dengan pertemuan Jokowi-Paloh tersebut. menanggapi hal tersebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menduga pertemuan itu untuk membahas isu-isu penting terkait kebangsan.
“Ya bagi Pak Jokowi sebelum mengambil keputusan penting itu kan melakukan dialog pemberitahuan, misal akan ada reshuffle, Pak Jokowi melakukan pemberitahuan,” kata Hasto di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Baca Juga: PDI Perjuangan Konsisten Dukung Sistem Proporsional Tertutup Demi Solusi Terbaik Demokrasi Indonesia
Hasto juga tidak mau berspekulasi terkait hal itu. Pertemuan Paloh dan Jokowi dinilai sama dengan pertemuan ketua umum partai lainnya yaitu untuk melakukan dialog. Menurut Hasto, Jokowi mempunyai kepentingan dalam menentukan jalannya pemerintahan.
“Pertemuan dengan Pak Surya Paloh ya bagaimana pertemuan dengan Ketum parpol yang lain Pak Jokowi selalu membuka pintu istana dialog untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi ketika dialog itu ada yang menyalahgunakan hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka Jokowi punya kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis seuai kewenangan presiden,” ucap Hasto.
Baca Juga: Chico Vs Jojo di Partai Puncak Tunggal Putra Daihatsu Indonesia Masters 2023
Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Dia menegaskan, reshuffle kabinet diperlukan agar kinerja Kabinet Indonesia Maju lebih baik.
“reshuffle kan saya berulang kali menegaskan hanya bisa terjadi atas kehendak dari presiden, karena presiden yang punya hak prerogratif untuk melakukan evaluasi ke jajaran kabinetnya PDI Perjuangan, percaya bahwa ketika resufle itu dilakukan betul betul bertujuan meningkatkan efektifitas dan kinerja kabinet,” tegas Hasto.**
