SABAKOTA.ID – Pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) nampaknya tidak main-main dengan pentingnya pembenahan sistem persepakbolaan Indonesia.
Seperti halnya terhadap pembenahan pada lini kehdupan lainnya, terhadap kehidupan persepakbolaan pun Presiden Jokowi begitu menaruh perhatian besar.
Nampaknya tragedi sepakbola di stadion Kanjuruhan, Malang, Jatim yang dibangun banyak tidak memenuhi persyaratan, menjadi pemicu keseriusan Jokowi terhadap pentingnya segera dibenahi sistem persepakbolaan negeri ini.
Bahkan Pemerintah memberikan ancaman yang tak main-main untuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai buntut Tragedi Kanjuruhan itu.
Baca Juga: Kapolda Jatim yang Baru Irjen Pol Tedy Minahasa Putra Ditangkap karena Kasus Narkoba
Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, TGIPF Tragedi Kanjuruhan merekomendasikan agar pemangku kepentingan PSSI melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Hal itu dilakukan guna menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, serta bebas dari konflik kepentingan.
"Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI, yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air," kata TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Jumat, 14 Oktober 2022.
Baca Juga: Sekjen NATO Peringatkan Putin Agar Tak Sembrono dengan Senjata Nuklir
Sementara pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.
Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik (good Liga governance), PSSI perlu segera merevisi statuta dan peraturan PSSI.
PSSI juga didesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial, serta berbagai lembaga kegiatan usaha di bawah PSSI.
Dalam rangka membangun persepakbolaan nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik, penyelamatan PSSI tidak cukup hanya berpedoman pada regulasi yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.
Baca Juga: Juru Bicara Kementrian Agama Anna Hasbie Membantah Tudingan Kuasa Hukum Roy Suryo
