SABAKOTA.ID - Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan larangan bukber ditanggapi positip oleh kalangan pemerintahan.
Salah satunya adalah para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Mereka menyatakan berkomitmen tunduk pada arahan Presiden Joko Widodo terkait imbauan tidak menggelar buka puasa bersama pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fikser, Kamis (23/3/2023), menyatakan Wali Kota Eri Cahyadi sudah menyosialisasikan arahan tersebut kepada para pejabat setempat.
"Sudah diinformasikan di grup kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), camat, lurah oleh Pak Wali terkait dengan informasi (peniadaan buka puasa bersama)," ujarnya.
Baca Juga: Untuk Hindari Polemik Soal Larangan Bukber, Inilah Penjelasan Menseskab Pramono Anung
Fikser memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah berkomitmen tunduk dan tak akan melanggar instruksi dari Presiden Jokowi.
"Kami patuh dan taat atas aturan edaran yang disampaikan Pak Presiden kepada bupati/wali kota. Kalau sudah ada instruksi, kami mengikuti," katanya.
Selanjutnya Fikser memastikan pejabat di lingkungan pemerintah kota setempat yang kedapatan dan terbukti melanggar instruksi Presiden Jokowi bakal langsung diberikan sanksi tegas.
Baca Juga: Heru Prasetyo, Pelaku Pembunuhan dan Mutilasi Ditangkap Polisi di Temanggung
Menurutnya sanksi itu sebagai bentuk pendisiplinan agar para pejabat tak coba-coba bermain dengan aturan yang sudah diturunkan oleh Presiden.
"Kami tidak mau ambil risiko seperti itu, apalagi (instruksi) sudah tegas dan jelas. Tahun-tahun kemarin juga ada edaran seperti itu dan kami patuh ketika ada aturan yang sama," ucapnya.
Soal pengawasan disebutnya bakal berjalan maksimal, apalagi instruksi Presiden Jokowi soal peniadaan buka puasa bersama bagi pejabat pemerintahan sudah banyak tersebar di media massa.
Baca Juga: Mabuk dan Bikin Rusuh di Klub Malam, Penyanyi Ardhito Pramono Ngaku Anak Menteri
Dia optimistis hal itu bakal mempersempit ruang para ASN untuk melakukan pelanggar instruksi. terlebih masyarakat bakal ikut mengawasi setiap gerak-gerik pejabat dan pegawai pemerintah.
"Kalau awasi satu-satu tidak mungkin, makanya kami minta bantuan lewat media untuk melakukan pengawasan bersama kami untuk menjalankan instruksi presiden," tuturnya.
Sementara, Fikser menyebut konteks instruksi Presiden Jokowi itu dalam ranah penyelenggaraan buka puasa bersama di ranah pemerintahan, bukan menyasar kehidupan pribadi seorang pejabat.
"Kalau sama keluarga tidak masalah, kan tidak dilarang. Sebenarnya buka bersama pindah tempat, biasanya di rumah dengan keluarga lalu di restoran boleh-boleh saja. Yang tidak boleh sama pejabat menggelar acara besar-besaran," ucap dia.**
